Hadir Musrenbang RKPD Ujan Mas, Windra Singgung RSUD Jalur Dua
Acara Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Ujan Mas dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati,S.Sos, turut hadir Babinsa, Bhabinkamtibmas, Plt.Kepala Bapeda Kepahiang,Kadis PUPR Kepahiang dan jajaran kepala OPD, Kepala Desa, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan Ujan Mas.
Disampaikan wakil Bupati Kepahiang Neti Herawati, saya sangat bersyukur dapat berbicara di depan forum musrenbang ini,mewakili Bupati Kepahiang dan Mewakili Perempuan Kepahiang,tolong kepada Bappeda untuk fokus perencanaanya pada pemberantasan kemiskinan,pendampingan lansia dan perlindungan perempuan dan anak.
"Dikepahiang banyak sekali laporan terhadap kekerasan perempuan dan anak,tindak asusila dan kekarasan bukan hanya perempuan tetapi menimpa juga pada anak laki-laki,tolong lah fokus kan anggaran terhadap masalah ini,Kepada pendamping kesejahtraan sosial tingkat kecamatan tolong perbaiki data,cek kembali data anak putus sekolah dan warga tidak mampu untuk dapat kita bantu, Sampai Neti.
Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, mengatakan agar dalam pembahasan mengenai pembangunan perlu adanya komunikasi yang inten antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten kepahiang dan DPRD sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa direspon dengan baik.
"Konsep pembangunan dapat mungkin antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan DPRD terus melakukan komunikasi secara inten. Sehingga akan munculkan ide dan gagasan dalam aspirasi masyarakat untuk bisa ditindaklanjuti perencanaan yang digagas dari bawah harus disiapkan. Kita ingin kedepan perencanaan ini dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui Musrenbang ini dapat kita rangkum semua kebutuhan masyarakat dengan perencanaan yang baik tentu kedepan tidak akan menuai masalah.
Ia mencontohkan Danau Suro sebagai Destinasi wisata di Kepahiang kenapa tidak dibangun dan ditata dengan baik. Ini harus diketahui masyarakat harus tahu hal ini tidak bisa bangun karena tanahnya bukan punya Pemerintah Daerah."Kalau kita bangun ini bisa menjadi masalah hukum begitu juga tulisan kepahiang alami dibukit Jupi biar masyarakat tahu,kita tidak mau pembiaran terhadap kesalahan perencanaan ini terjadi berlanjut,karena generasi kita yang akan menanggungnya," Sampai windra.
Disisilain dia juga menyinggung soal bangunan RSUD Jalur Dua yang hingga kini belum ada MoU dari Pemda Rejang Lebong. Sebelum adanya MoU maka Pemkab Kepahiang tak akan mengeluarkan izin operasionalnya.
APBD Kabupaten Kepahiang saat ini diangka 800 Milyar. 50 persenya adalah belanja pegawai termasuk Kades dan perangkat desa. Belum lagi saat ini terbitnya PP 11 Tahun 2019 tentang penyesuaian besaran penghasilan perangkat desa tentunya hal ini harus kembali kita sesuaikan,Kami di DPRD mendukung permintaan Kades dan Perangkat Desa ini tentu dengan pertimbangan kades dan perangkatnya adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat di desa, Tanggung Jawab pembangunan kepahiang kedepan adalah pada pundak kita bersama dan fokus pembangunan kabupaten kepahiang tetap pada peningkatan infrastruktur dan Peningkatan SDM yang muara akhirnya tetap pada peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat,"Sampai Windra.(ben)
Tidak ada komentar
Posting Komentar