Dewan Provinsi Bengkulu Desak Pemprov Harus Bersikap

REALITAPOST.COM, BENGKULU -- Kebijakan pemerintah pusat dengan mennaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menjadi sorotan sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu. Atas kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) terutama tingkat Provinsi Bengkulu dinilai harus mengambil sikap dan langkah-langkah guna mengantisipasi imbas dari naiknya harga BBM tersebut.

"Tidak bisa kita pungkiri, kenaikan harga BBM ini pasti memberikan imbas bagi kehidupan masyarakat. Imbas itulah yang harus disikapi dengan pemda," ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos, M.Si usai paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas Raperda Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022, Selasa (20/9).

Diantaranya, lanjut Zainal, menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang layak, namun tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. "Karena penerima BLT BBM itukan datanya dari pusat. Sementara masyarakat yang layak, tapi karena tidak terdata malah tidak dapat. Nah, yang tidak dapat inilah ditalangi dari APBD," kata Zainal.

Selain itu, sambung Zainal, penting juga disikapi pemda, antrian panjang kendaraan di SPBU pasca naiknya harga BBM. "Kalau kita bicara ideal, setelah harga BBM naik terutama yang bersubsidi, masyarakat tidak lagi sulit untuk mendapatkan BBM. Kalau fakta yang ada sekarang, masyarakat dua kali menjerit, mana harga BBM naik, ditambah BBM sulit didapat," ujarnya.

Senada juga disampaikan Ketua Fraksi Amanat Keadilan DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sujono, SP, M.Si. Menurutnya, upaya lain yang harus dilakukan pemda yakni meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian BBM terutama yang bersubsidi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi salah satu alasan pemerintah menaikan harga BBM itu, karena yang bersubsidi tidak tepat sasaran.

"Dengan kata lain ini menunjukkan jika selama ini BBM bersubsidi banyak dinikmati masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas. Sehingga masyarakat yang sebenarnya layak malah tidak kebagian. Artinya selama inikan pendistribusian BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran, dengan demikian harusnya pemerintah bisa meningkatkan pengawasannya," singkat Sujono. (ADV)