Paripurna DPRD Kepahiang HUT RI Ke 77 Tahun 2022

Realitapost.com, Kepahiang -- Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, Sp mengajak masyarakat mengenang jasa pahlawan yang berjuang dalam meraih Kemerdekaan Republik Indonesia, kini pada peringatan ke-77 tahun. Dalam rapat paripurna istimewa HUT RI yang diselenggarakan DPRD Kepahiang Selasa (16/8/22), Windra mengajak masyarakat mengenang jasa pahlawan serta upaya pemerintah daerah bersama dengan DPRD dalam mengisi pembangunan, program demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD, unsur Pemerintah Daerah dan Forkompimda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka peringatan HUT Ke-77 RI dan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang APBN Tahun 2023 beserta Nota Keuangannya. Windra menyampaikan peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, tema yang diambil adalah “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Tema tersebut merupakan representasi harapan Bangsa Indonesia kedepan untuk segera pulih dan bangkit dari keterpurukan, dengan tetap menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertujuan untuk memperkokoh kekuatan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Memaknai tema dalam peringatan HUT RI ke-77, di Kabupaten Kepahiang kita berharap ke depan masyarakat  dapat segera pulih baik di bidang ekonomi, pendidikan, agama maupun dalam menjalankan roda pemerintahan," sampai Windra

Terkait Rancangan Undang-undang APBN Tahun 2023 beserta Nota Keuangannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan belanja negara dalam RAPBN 2023 dianggarkan sebesar Rp. 3.041,7 triliun. Nilai itu terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 2.230,0 triliun dan transfer ke daerah Rp. 811,7 triliun. Adapun anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp. 169,8 triliun atau 5,6 % dari belanja negara. Presiden melanjutkan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan program kesehatan ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sinergi berbagai institusi perlu diperkuat untuk menurunkan angka stunting.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp. 479,1 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jokowi menargetkan, dalam jangka panjang perlindungan sosial bisa turut memotong rantai kemiskinan. Selanjutnya, belanja negara sepanjang tahun depan akan diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp. 608,3 triliun.(BENI/ADV)