DPRD Pesisir Barat Pertanyaan Proses Penerimaan Tenaga Kontrak

Realitapost.com, Bengkulu - Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung mempertanyakan proses pengangkatan tenaga kontrak. Dewan meminta ada lembaga independen dalam proses rekrutmen sehingga mendapatkan sumber daya manusia yang diharapkan.  

Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat Aliyudem mempertanyakan proses rekrutmen tenaga kontrak. Salah satunya, mantan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang tetap diterima.  

"Ada narapidana kasus sabu yang diterima kembali sebagai tenaga kontrak," kata Aliyudem, Kamis (4/2/2021).

Hal senada dilontarkan Anggota Dewan lain Khoiril Riswan yang mempertanyakan teknis tes penerimaan tenaga kontrak yang tidak sesuai aturan. 

"Harus ada lembaga independen dalam perekrutan tenaga kontrak sehingga kita bisa menghasilkan SDM yang diharapkan oleh pemerintah," tegasnya. 

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat N. Lingga Kusuma mengatakan, soal rekrutmen tenaga kontrak sudah pernah diingatkan  aparat penegak hukum.   

Untuk teknis penerimaan, dilakukan dengan selektif. Selain itu dilakukan pemangkasan jumlah tenaga kontrak. Terutama mereka yang tidak memiliki keahlian.

"Ada tenaga kontrak yang tidak memiliki skill dan tidak bisa kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Itu menjadi terobosan awal (rekrutmen dengan selektif, Red) untuk menciptakan SDM yang unggul," tegasnya. 

Pada bagian lain, Kepala BKD Syahrial Abadi mengungkapkan, penerimaan tenaga kontrak diserahkan kepada masing-masing OPD."Kita memantau kegiatan tes," kata Syahrial. 

Saat jumlah tenaga kontrak yang telah diterima mencapai 2.487 orang. Namun masih tahap pemberkasan SKCK dan kemungkinan tidak semuanya diterima karena tahapan seleksi masih ada.

Terpisah Nur Jaman dari Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) angkat bicara terkait proses seleksi penerimaan tenaga kontrak yang dinilai sarat dengan muatan politis.

"Kebanyakan tenaga kontrak yang dicoret adalah orang orang yang selama Pilkada yang bertolak belakang dengan yang dianggap memenangkan  Pilkada. Karena bisa kit buktikan. Saya berharap seleksi tenaga kontrak harus profesional sesuai skill yang dimiliki bukan atas dasar kedekatan semata. Dan kami siap bongkar apabila ada cara-cara kotor dalam roda pemerintahan.(RUSKAN