Bupati Pesibar Hadiri Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD
RealitaPost.com, Pesisir Barat - PARIPURNA DPRD KABUPATEN
PESISIR BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
NOTA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019. Digedung DPRD Pesisir Barat Krui,14 Juli 2020.
Bupati Kabupaten Pesisir
Barat DR. Drs. Agus Istiqlal, SH.,MH didampingi Wakil Bupati Pesisir Barat,
mendengarkan dengan khidmat penyampaian para perwakilan fraksi-fraksi hingga
selesai.
diketahui pada acara rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil
Ketua, dan 19 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Sekretaris Daerah, Staf
Ahli, Unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat, para Pejabat
Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Selanjutnya, para
Perwakikan Fraksi - Fraksi DPRD menyampaikan Apresiasi atas pencapaian
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung beberapa waktu yang lalu.
Pandangan Perwakilan
Fraksi Demokrasi indonesia perjuangan meminta kepada Pemda untuk melakukan
langkah konkret terkait pendidikan dan pembangunan agar Sama-sama
diprioritaskan dan Pemda juga diminta untuk menjalan pemerintahan yang baik dan
bersih yaitu good goverment dan Green goverment, serta Pemda diminta dan
Berharap sosialisasi perda terkait ketertiban umum dan kebersihan, Dibidang
kesehatan. Pemda melalui dinas terkait untuk melaksanakan pelayanan pasien BPJS
maupun Pasien Umum agar sama-sama dilayani dengan baik.
Kemudian fraksi PDIP
juga mengingatkan pemda terkait penggusuran pasar krui agar dilengkapi Badan
Hukum , terkait sektor pariwisata Pemda diminta promosi dan sosialisasi dan
menyesuaikan anggaran terkait event besar seperti surfing internasional dll;
Terkait Pemdes atau Pekon pilpratin dan aparaturnya agar sesuai dengan Perbup
Pesisir Barat yaitu harus mumpuni paling tidak sekolah menengah umum,
Fraksi PKB.
Menyampaikan apresiasi atas predikat wajar tanpa pengecualian.
Fraksi Demokrat,
Menyarankan terkait kebersihan, masih ditemukan di berbagai sampah di berbagai
tempat yaitu di pinggir pantai dekat perumahan nelayan di Kuala Stabas, Terkait
peraturan aparat Pekon agar sesuai dengan Perbup No. 6 tentang aparatur
Desa/Pekon.
Fraksi amanat indonesia
raya.
Mengapresiasi atas pendapatan asli daerah (PAD) yang melampaui target.
Fraksi Golkar Dan Perindo, meminta Pemda melalui DPMPT agar pelaksanaan pengurusan pelayan perizinan kepada
masyarakat yang membutuhkan perizinan agar ditingkatkan lagi sehingga pelayanan
kepada masyarakat mudah dan lancar. Dibidang kesehatan juga perlu di tingkatkan
dalam
Pelayanan kesehatan secara maksimal.(ADV/Ruskan)
Tidak ada komentar
Posting Komentar