Fasilitas Negara: Dari Rakyat, Oleh Rakyat Untuk Pejabat

Pesisirbarat - Pesta demokrasi akan segera dimulai pada tahun ini 2020 yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati tiap kabupaten/ kota serentak termasuk kabupaten termuda di Provinsi Lampung ini Kabupaten Pesisir Barat.

Agus Istiqlal sebagai petahana yang sedang menjabat Bupati Kabupaten Pesisir Barat rupanya terus melakukan manuver oleh timnya untuk menduduki kursi nomer satu di kabupaten kedua kalinya. Selain itu Erlina yang hari ini menjadi wakil bupati Kabupaten Pesisir Barat akan ambil posisi dalam kontestasi pilkada 2020 yang akan maju menjadi bupati.

Pilkada semakin dekat penantang makin kuat rupanya, ini nampak terlihat dari trik politik yang dipakai oleh petahana seperti branding mobil dinas dengan poto bupati sendiri tanpa berwakil, seakan nampaknya ada kemelut antara bupati dan wakil bupati Pesisir Barat yang tidak lagi mesra mungkin saja sudah memulai pertarungan.

Para politisi sudah menyusun posisi masing masing untuk memasang calon yang tepat melawan petahana, meski demikian belum ada pelanggaran yang dilayangkan oleh penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Bafan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan kegiatan masing masing petarung yang sudah memasang banner upaya pengenalan calon yang akan maju.

Komisi Pemilihan umum sudah melantik Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan Badawaslu juga sudah menetapkan Panitia Pengawas Kecamatan upaya persiapan penyelenggaraan pemilu kedepan, namun masih banyak persiapan lainnya yang masih terus dilakukan.

Dalam hal ini masyarakat hanya menjadi penonton yang budiman dimana tidak bisa berbuat apa apa, hanya menggerutu di media sosial.

M. Ade Munandar angkat bicara  menyikapi ini 2/3/2020 "Saya sebagai masyarakat biasa yang mana ikut mengamati perkembangan issu lewat media sosial merasa ada kejanggalan yang hanya dibiarkan saja, sekan Bawaslu tidak melakukan tugasnya dengan bijak.

Dalam hal ini saya menganalisa bahwa ditubuh penyelenggara pilkada 2020 ini berpotensi melakukan kecurangan maka dari itu harus dicegah sedini mungkin. Kemudian ASN/ PNS jangan ikut ikutan berpolitik praktis karena dalam aturanya tidak diperbolehkan, maka harus netral.

Masih menurut Ade , Kita semua menginginkan Pilkada yang sejuk, santun dan damai maka kita harus mulai dari diri kita sendiri dengan memberikan edukasi yang baik ditengah masyarakat Pesisir Barat tanpa memicu konplik apalagi menggunakan isu SARA demi mendapatkan simpatik masyarakat oleh Para kandidat calon maupun relawan pemenangan yang diusung.

Mari kita bergandengan tangan, saling menghormati demi menegakan demokrasi yang indah. Merdeka ( Ruskan )